Medan. –www.uisu.ac.id

Fakultas Hukum UISU Medan mengadakan Kuliah Umum dengan tema Akuntabilitas Peradilan (Judicial Accountabilty). Pelaksanaan kegiatan ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum UISU, Dr.Marzuki Lubis,SH.,M.Hum, Anggota Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi  yaitu Bapak Dr.Farid Wajdi,SH.,M.Hum, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan III, Ketua dan Sekretaris Prodi FH UISU serta dosen Fakultas Hukum UISU, kamis (14/3).

Pelaksanaan kuliah umum yang juga di  hadiri mahasiswa Fakultas Hukum UISU serta beberapa tamu undangan dari Universitas lain ini membahas penyelenggaraan Legislatif dan Pemilu Presiden serta Wakil Presiden sebagai langkah untuk menciptakan Pemilu yang Bermartabat dan Peradilan yang Bersih.

Dalam paparan anggota Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi  Dr. Farid Wajdi, SH.,M.Hum mengatakan Komisi Yudisial berkomitmen mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 yang bersih dan adil. “Salah satu peran dan wewenang Komisi Yudisial adalah melakukan pengawasan dan pemantauan langsung persidangan perkara pemilu,”lanjut Farid.

Tugas komisi Yudisial melakukan pemantauan sidang perkara pemilu  baik itu tindak pidana pemilu maupun sengketa pemilu. “Selain melakukan pemantauan sidang perkara pemilu Komisi Yudisial juga melakukan proses pengawasan terhadap perilaku hakim”, ungkap Farid. Hakim tidak dianjurkan untuk mendukung, menjelekkan ataupun menjatuhkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ataupun para calon anggota legislative. Hakim harus bersifat independen dan bersifat sebagai negarawan bahkan sampai hakim tersebut pensiun dari jabatannya sebagai Hakim.  “Pengawasan terhadap Hakim tidak saja dilakukan didalam persidangan namun juga diluar persidangan”, jelas anggota Komisi Yudisial RI ini.

Pemantauan terhadap Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial didalam persidangan dilakukan oleh petugas komisi yudisial itu sendiri atau pun melalui alat perekam. Petugas Komisi Yudisial yang dimaksud adalah sebagai penghubung seperti perguruan tinggi setempat. “Komisi Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung melakukan pendidikan berupa pelatihan khusus terhadap hakim-hakim  yang menyelesaikan masalah tindak pidana pemilu maupun sengketa pemilihan umum agar hakim-hakim yang menangani kasus tindak pidana pemilu dan sengketa pemilu tersebut dapat menguasainya secara optimal dan berintegritas agar tercipta pemilu yang adil dan demokratis”, harap Farid.

Komisi Yudisial mendorong hakim-hakim yang menangani sengketa pemilu tetap menjaga independensi sehingga menghasilkan putusan yang objektif dan akuntabel. “Komisi Yudisial memiliki komitmen penuh untuk mewujudkan terselenggaranya pemilu yang adil, bermartabat dan bersih pada pemilihan Presiden dan anggota legislatif 2019 yang akan digelar serentak pada tanggal 17 Aprill 2019”, pungkasnya.

kontributor : taufiq ramadhan

redaktur : Topan Bilardo